Pemda Konawe Harap 1.203 Sertifikat Tanah Tidak Disalahgunakan

0
ilustrasi

KONAWE,INDITIMES.ID – Sebanyak 1.203 sertifikat tanah warga yang masuk program reditribusi lahan dan pendaftaran tanah sistemastis lengkap (PTSL) dari pemerintah pusat mulai dibagikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe, sertifika ini dibagi dua ketegori, yakni 1000 sertifikat lewat redistribusi lahan, sisanya 203 sertifikat lewat kategori PTSL.

Pemda Konawe melalui Sekda Ferdinand Sapan, Selasa 05 Januari 2021, berharap agar sertifikat dapat digunakan sebaik-baiknya, tidak disalahgunakan.

“Dengan adanya kepastian hukum kepemilikan tanah, masyarakat punya kesempatan mengembangkan aset, apakah dimaksimalkan sendiri atau bersama. Karena selama ini tanah yang mereka miliki tidak punya nilai, tapi dengan sertifikat jadi punya nilai,” katanya.

Ferdi menekankan jika nantinya masyarakat akan mengembangkan aset dengan bantuan perbankan, agar bisa mengkalkulasikan kemampuan pengembalian dengan jumlah dana yang diajukan. Dengan demikian sertifikat yang mereka miliki diharapkan mampu memberikan kesempatan pengembangan aset, bukan sebaliknya.

Senada dengan Kepala BPN Konawe, Muhammad Rahman, mengatakan, sertifikasi tanah oleh pemerintah pusat dimaksudkan agar masyarakat mempunyai legalitas atas tanah yang dikuasainya. Dalam artian, pemilik tanah bisa mempunyai pegangan dokumen yang berkekuatan hukum, sekaligus menghindari terjadinya konflik agraria.

“Program redistribusi lahan dan PTSL merupakan program pemerintah melalui BPN untuk mensertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia secara gratis. Presiden RI sudah menargetkan program ini bisa selesai secara nasional ditahun 2025. Program ini dibiayai oleh pusat tanpa memungut biaya dari pemilik tanah,” ujarnya.

Baca Juga  Laju Covid-19 di Jakarta Melonjak, PT VDNI Kirim Bantuan Oksigen dan Alkes

1.203 sertifikat tanah yang dibagikan di Konawe, tersebar di 15 desa/kelurahan di 7 kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Unaaha dan Soropia. Katanya, untuk mendaftarkan bidang tanah pada program sertikasi pusat, masyarakat harus menyediakan beberapa berkas kelengkapan berupa kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), bukti pembayaran pajak tahun berjalan, serta bukti kepemilikan tanah.

“Secara simbolis, kita sudah bagikan kepada 25 warga. Program sertifikasi tanah ini akan terus berlanjut. Untuk tahun ini, kita usul 1.000 sertifikat untuk redistribusi lahan dan 5.700 sertifikat untuk PTSL,” tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here